Berita Terkini

Mojokerto https://kab-mojokerto.kpu.go.id/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (KPU Mojokerto) menggerlar Rapat Koordinasi (RAKOR) Persiapan Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan serta Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Hotel Arayanna Trawas pada hari Sabtu, 15 Oktober 2024 yang dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai selesai. Rakor kali ini mengundang 9 parpol yang sudah lolos verisikasi administrasi calon peserta pemilu yang tidak mempunyai kursi parlemen atau yang tidak memenuhi ambang batas parlementary threeshold (PT) 4%, baik partai lama maupun partai baru calon peserta Pemilu 2024. Partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda Indonesia), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Ummat.  Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024 dengan Nomor 9/PL.01-1PU/05/2022 untuk kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Waktu untuk Verifikasi Faktual di mulai dari tanggal 15 Oktober sampai 04 November 2022. Verifikasi faktual tanggal 15 Oktober di lakukan oleh KPU RI di tingkatan Nasional bagi 9 partai yang tidak memenuhi syarat ambang batas PT 4% sebagaimana diatas. Acara Rakor persiapan tahapan verifikasi faktual dibuka langsung oleh Ketua KPU Mojokerto Muslim Bukhori bahwa "Pelaksanaan tahapan verifikasi faktual hendaknya harus bersinergi dengan partai politik yang akan di verifikasi faktual sehingga tahapan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses" tegasnya. Muslim juga mengatakan bahwa "Tahapan verifikasi faktual dipastikan sangat melelahkan baik bagi KPU, bawaslu dan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Maka dari itu, sinergitas dan kerjsama dari partai politik sangat kami harapkan agar nanti memudahkan kita dalam bekerja" imbuhnya. Di lain pihak, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Mojokerto, Achmad Arif juga menegaskan waktu memberikan materi terkait persiapan tahapan verifikasi faktual bagi 9 partai politik bahwa kita harus mentaati jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU sehingga tahapan ini bisa berjalan baik. Berpedoman kepada PKPU 4 2022,  Kpt 384 dan Surat KPU 839, Achmad Arif juga memberikan penjelasan terkait metode verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. (JA)

Mojokerto kab-mojokerto.kpu.go.id KPU Kabupaten Mojokerto (KPU Mojokerto) menggelar Media Gathering dengan tema Peran KPU dan Media Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024. Acara diselenggarakan di Rumah Makan XOW Jl. Jayanegara, dimulai pada pukul 14.00-selesai pada tanggal 14 Oktober 2024. (14/10/2022) Acara Media Gathering ini mengundang seluruh media yang ada di Kabupaten Mojokerto, baik di bawah naungan PWI ataupun IJTI. Dalam acara tersebut, hadir anggota KPU Mojokerto Vikhie Risdianto yang mewakili Ketua KPU Mojokerto Muslim Bukhori untuk membuka acara, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Jainul Arifin dan Sekretaris Bekti Rochani.  Acara di buka oleh Vikhie Risdianto, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa "Kerjasama dengan teman-teman media bagi KPU merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, mengingat peran media untuk mensukseskan Pemilu 2024 selalu memberi dampak positif, tentunya terkait tingkat partisipasi masyarakat (parmas)". Di sisi lain, Jainul Arifin menambahkan bahwa sewaktu memberikan pemaparan materi, selain terkait sosialisasi terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2024, beliau juga menambahkan bahwa peningkatan parmas pada tahun 2020 yang mencapai angka 78,67% yang mana tidak lepas dari peran teman media semuanya. "Ucapan terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan. Jika dalam pemilu 2019, tingkat pparmas mencapai 86 % maka KPU Mojokerto untuk pemilu 2024 akan menargetkan di angka 90%. Tentu kiat-kiat strategi dalam peningkatan parmas harus betul-betul di persiapkan sejak dini dan tentu KPU tidak berjalan sendiri, melainkan juga bergandengan tangan dengan teman-teman media dan stake holder lainya" imbuhnya Jainul Arifin. Bukan hanya itu, dalam kesempatan acara Media Gathering, KPU juga mengundang narasumber dari PWI Jawa Timur, Drs. Machmud Suhermono, M.I.Kom, M.IP. yang merupakan Wakil Ketua PWI Jawa Timur. Dalam pemaparannya bahwa peran media tidak keluar dari 5 hal ini, sebagai media sosialisasi dan informasi, pendidikan, kontrol sosial, ekonomi dan klarifikator. Maka media yang notabene sebagaimana fungsi diatas, kolaborasi dan sinergitas dengan penyelenggara pemilu khususnya KPU tentu harus terus dijaga dan berkelanjutan sehingga apa yang diharapkan kaitannya dengan target tingkat parmas di Pemilu tahun 2024  yang telah ditetapkan oleh KPU bisa tercapai dan terwujud.  Pria yang pernah menjadi anggota Tim Seleksi 2015 Calon Anggota Panwaslu tersebut juga menekankan bahwa media juga harus ikut serta dalam mensukseskan Pemilu 2024 agar tidak terjadi polarisasi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, media pers maupun media non pers atau media cyber seyogyanya menjadi peredam dan penyeimbang informasi agar tidak terjadi polarisasi. Sehingga peran media tetap mampu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap dalam kondisi yang kondusif dan bermartabat. (JA)

Mojokerto kab-mojokerto.kpu.go.id Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat (parmas) KPU Kabupaten Mojokerto (KPU Mojokerto) menggelar Media Gathering dengan tema Peran KPU dan Media Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024. Acara diselenggarakan di Rumah Makan XOW Jl. Jayanegara, dimulai pada pukul 14.00-selesai pada tanggal 14 Oktober 2024. (14/10/2022) Vikhie Risdianto membuka acara, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa "Kerjasama dengan teman-teman media bagi KPU merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, mengingat peran media untuk mensukseskan Pemilu 2024 selalu memberi dampak positif, tentunya terkait tingkat partisipasi masyarakat (parmas)". Dalam kegiatan mengundang seluruh media yang ada di Kabupaten Mojokerto, baik di bawah naungan PWI ataupun IJTI. Dalam acara tersebut, hadir anggota KPU Mojokerto Vikhie Risdianto yang mewakili Ketua KPU Mojokerto Muslim Bukhori untuk membuka acara, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Jainul Arifin dan Sekretaris Bekti Rochani.  Jainul Arifin turut menambahkan bahwa sewaktu memberikan pemaparan materi, selain terkait sosialisasi terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2024, beliau juga menambahkan bahwa peningkatan parmas pada tahun 2020 yang mencapai angka 78,67% yang mana tidak lepas dari peran teman media semuanya. "Ucapan terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan. Jika dalam pemilu 2019, tingkat parmas mencapai 86 % maka KPU Mojokerto untuk pemilu 2024 akan menargetkan di angka 90%. Tentu kiat-kiat strategi dalam peningkatan parmas harus betul-betul di persiapkan sejak dini dan tentu KPU tidak berjalan sendiri, melainkan juga bergandengan tangan dengan teman-teman media dan stake holder lainya" imbuhnya Jainul Arifin. Drs. Machmud Suhermono, M.I.Kom, M.IP. yang merupakan Wakil Ketua PWI Jawa Timur pada kesempatan kali ini menjadi Narasumber pada acara Media Gathering. Dalam pemaparannya bahwa peran media tidak keluar dari 5 hal ini, sebagai media sosialisasi dan informasi, pendidikan, kontrol sosial, ekonomi dan klarifikator. Maka media yang notabene sebagaimana fungsi diatas, kolaborasi dan sinergitas dengan penyelenggara pemilu khususnya KPU tentu harus terus dijaga dan berkelanjutan sehingga apa yang diharapkan kaitannya dengan target tingkat parmas di Pemilu tahun 2024  yang telah ditetapkan oleh KPU bisa tercapai dan terwujud.  Pria yang pernah menjadi anggota Tim Seleksi 2015 Calon Anggota Panwaslu tersebut juga menekankan bahwa media juga harus ikut serta dalam mensukseskan Pemilu 2024 agar tidak terjadi polarisasi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, media pers maupun media non pers atau media cyber seyogyanya menjadi peredam dan penyeimbang informasi agar tidak terjadi polarisasi. Sehingga peran media tetap mampu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap dalam kondisi yang kondusif dan bermartabat. (JA)

Surabaya kab-mojokerto.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rersiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 13-14 Oktober 2022 yang bertempat di Hotel Platinum Jl. Raya Tunjungan Nomor 11-12, Surabaya. (14/10/2022) Rakor dimulai pada pukul 14.30 WIB dengan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan do'a agar pelaksanaan Rakor ini berjalan lancar. Hadir melalui Virtual Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Kholik. Dalam sambutannya terdapat berbagai hal pengarahan yang disampaikan, antara lain ucapan terima kasih kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah menuntaskan tahapan Verifikasi Adminitrasi. "Semoga kedepan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya permasalahan di prosesnya" tambah beliau. Diundang dalam Rakor ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur juga disambut hangat oleh anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan ini. Beliau menyampaikan pentingnya menjalin komunikasi yang baik dan saling bersinergi dalam proses tahapan demi tahapan Pemilu ini hingga terlaksananya Pemilu yang berkualitas. Hadir dari KPU Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Ketua KPU Jatim Choirul Anam, Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan, Divisi Sosdiklih Parmas Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq dan Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini. Sambutan disampaikan oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam. Beliau menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu harus saling bersinergi, karena sejatinya lahir dari rahim yang sama yaitu Undang-Undang No 7 tahun 2017. Sehingga tidak ada alasan kalau antara KPU dan Bawaslu tidak saling bekerja sama. Selain itu kegiatan Rakor bersama seperti ini kedepannya akan sering dilakukan dan harapannya secara berjenjang KPU Kab/Kota juga bisa Rakor dengan mengundang Panwascam. Pak Anam juga berharap sinergitas ini selesai di mulut saja, namun sinergitas yang diwujudkan dalam pekerjaan dilapangan. (MB)

Madiun https://kab-mojokerto.kpu.go.id/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi dan Persiapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11-12 Oktober 2022 yang bertempat di Kantor KPU Kota Madiun. (12/10/2022) Kegiatan ini dihadiri lengkap oleh Pimpinan KPU Jatim, serta hadir sebagai undangan antara lain Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Sekretaris, Kasubbag Tekmas dan Operator SIPOL dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.  Hadir dari KPU Kabupaten Mojokerto Ketua Muslim Bukhori, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Achmad Arif, Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Jainul Arifin, Sekretaris Bekti Rochani, Kasubbag Tekmas Wayiadi dan Operator Sipol Tita A.D.K. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi penanda dimulainya acara Rapat Koordinasi ini dan dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Kabag Tekmas KPU Provinsi Jawa Timur. Wisnu Wardana selaku Ketua KPU Kota Madiun memberikan sambutan selamat datang selaku tuan rumah. Dalam sambutannya Wisnu memperkenalkan sejarah kota madiun serta beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi yang ada di Kota Madiun. Ketua KPU Jatim Choirul Anam membuka secara resmi kegiatan ini, sebelumnya beliau menyampaikan beberapa sambutan terkait agenda kedepan KPU Jatim. Dikarenakan setelah ini KPU Kab/Kota akan melaksanakan Verifikasi Faktual mulai tanggal 15 Oktober - 4 November sehingga KPU Jatim tidak akan mengundang rakor dalam waktu itu. KPU Jatim juga menghimbau bahwa "Agar KPU Kab/Kota bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini karena waktu 21 hari itu adalah waktu yang singkat. Apalagi kita tidak memungkinkan merekrut petugas verifikator. Optimalkan SDM yang ada di kantor masing-masing" tutur beliau. Menambahkan beliau juga menyampaikan bahwa " Pada tanggal 15 oktober - 04 Nopember 2022 adalah tahapan verifikasi faktual calon peserta pemilu tahun 2024. Ribuan anggota, pengurus dan kantor yang akan di verifikasi faktual dibutuhkan managemen SDM dan managemen waktu yang baik untuk menyelesaikan verifikasi faktual tersebut secara efektif dan efisien", tegasnya. Anam melanjutkan, dalam proses verifikasi faktual KPU Kabupaten/Kota harus tetap harus menjaga stamina dan kesehatan masing-masing agar tahapan verifikasi faktual berjalan dengan lancar. Perlu kita ketahui bahwasannya Pemilu sudah sampai pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Pada hari kedua kegiatan diisi dengan kegiatan penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur (MB)

Mojokerto https://kab-mojokerto.kpu.go.id/ Dalam rangka persiapan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan secara serentak oleh KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. KPU Kabupaten Mojokerto (KPU Mojokerto) melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Paratai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. (10/10/2022) Kegiatan berlangsung selama 2 hari pada Sabtu-Minggu, 9-10 Oktober 2022 bertempat di Hotel Arayanna Trawas Mojokerto. Dibuka pada pukul 15.00 kegiatan diikuti oleh Anggota KPU Mojokerto dan Sekretariat KPU Mojokerto Kegiaatan dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan Verifikasi Faktual akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia termasuk KPU Mojokerto pada tanggal 15-4 Oktober 2022. Dilanjutkan dengan Verifikasi Faktual Perbaikan pada 24 November-7 Desember 2022. Pada hari pertama kegiatan dibuka dengan sambutan dari Anggota KPU Mojokerto dan Sekretaris KPU Mojokerto terkait kegiatan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan serta Persiapan Verifikasi Faktual. Ketua KPU Mojokerto Muslim Bukhori menyampaikan bahwa "Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan dapat terselesaikan berkat kerjasama antar sub-bagian" tutur beliau. Selanjutkan Divisi Rendatin Vikhie Risdianto, Divisi Hukum Anis Andayani dan Divisi Teknis Penyelenggaraan memberikan pengarahan umum terkait perbedaan Verifikasi Partai Politik pada Pemilu yang telah berlalu dan sekarang, serta pelaksanaan Verifikasi Faktual melalui metode sample dengan Krejcie Morgan. (JA)