Forum Diskusi Terpumpun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Tahun 2025 dan Penyusunan Cascading Kinerja Serta Indikator Kinerja Utama
Mojokerto, kab-mojokerto.kpu.go.id – KPU Kabupaten Mojokerto mengikuti Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 dan Penyusunan Cascading Kinerja Serta Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, yang diselenggarakan oleh KPU RI.
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara luring bertempat di Kantor KPU Republik Indonesia dan secara daring melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh KPU/KIP Provinsi serta KPU/KIP Kabupaten/Kota dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Anggota KPU Parsadaan Harahap dan Yulianto Sudrajat, serta jajaran Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU. Di KPU Kabupaten Mojokerto, kegiatan dilaksanakan di Ruang Media Center pada Selasa, 27 Januari 2026, diikuti Sekretaris, Kasubbag, Pejabat Fungsional dan Staf Subbag Rendatin KPU Kabupaten Mojokerto secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Media Center.
Afif menyampaikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penting sebagai guideline, membatasi, dan mengarahkan tujuan KPU ke depan. Dalam sambutannya juga menekankan pentingnya kegiatan ini mengingat KPU sebagai lembaga vertikal yang besar secara struktur dan tanggung jawab, memerlukan panduan dan arahan yang jelas. Kinerja KPU harus terukur dan dapat dibuktikan, tidak hanya klaim semata, tetapi dengan menggunakan indikator SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu).
Sementara itu, Drajat menyampaikan terkait tantangan utama kebijakan dan regulasi yang rumit dapat diterima dan dilaksanakan dengan mudah oleh seluruh jajaran, terutama di tingkat kabupaten/kota. Bahasa komunikasi dari pusat harus mudah dipahami hingga ke tingkat bawah.
Selanjutnya, Parsa juga mengingatkan agar tidak terjadi penurunan kinerja lembaga, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pasca pemilu dan pilkada. Untuk itu, forum ini diharapkan dapat menghasilkan indikator kinerja yang jelas untuk KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Parsa juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam evaluasi kinerja. (Humas KPU: Tita / Fotografer: Teguh / Editor: Muslim, Bilqis)
