Berita Terkini

Surabaya kab-mojokerto.kpu.go.id Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur digelar di Hotel Royal Tulip Darmo Surabaya Jl. Bintoro No. 21-25 Surabaya digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) selama dua hari pada hari Jum'at sampai Sabtu (9-10/12). Kegiatan rekapituasi ini dilanjutkan esok hari dengan Rapat Pleno Terbuka dan mengundang Stake holder, Partai Politik tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Terundang dalam kegiatan ini Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Rendatin, Divisi Hukum, Kasubbag Tekmas dan Operator Sipol KPU di 38 Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibuka oleh ketua KPU Jatim Choirul Anam. Sebelum membuka acara, beliau memberikan sambutan dan arahan untuk Peserta yaitu KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam arahannya beliau berterima kasih kepada KPU Kab/Kota yang telah menyelesaikan proses Verifikasi Faktual yang melelahkan ini. Panas, hujan, capek, hingga ada yang jatuh sakit akibat proses Verfak ini menjadi bukti tanggung jawab kita terhadap terlaksananya tahapan Pemilu 2024 ini. Selain itu, Ketua juga berpesan kepada peserta khususnya di tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) benar-benar profesional dan tetap menjaga soliditas Tim, bagi yang tahun 2020 tidak melaksanakan Pilkada berarti hari ini awal dari mereka memiliki PPK sehingga diharapkan "ojo kemlinti" jika memiliki PPK. Dan supaya semua bisa memantaskan diri sebagai pimpinan di sebuah lembaga yaitu KPU. Setelah dilakukan pembukaan, acara dilanjutkan dengan pengarahan dari seluruh Komisioner KPU Jawa Timur yang hadir. Pengarahan pertama disampaikan oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang Rohani. Beliau banyak menyampaikan terkait tahapan rekrutmen badan adhoc. Pengarahan kedua disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq. Pria dengan panggilan akrab Ra. Rozaq ini memberikan arahan terkait perencanaan serta serapan anggaran di tahun 2022 ini. Pengaran terakhir seharusnya disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Arbayanto, namun beliau tidak memberikan arahan meskipun hadir diruangan rapat. Selanjutnya forum di ambil alih oleh Ketua Divisi Teknis Insan Choriawan untuk dilkukan penyampaian progres Verifikasi dan potensiasalah dari KPU di 38 Kabupaten/Kota. Hadir dari KPU Kabupaten Mojokerto Ketua Muslim Bukhori, Divisi Teknis Achmad Arif, Divisi Rendatin Vikhie Risdianto, Divisi Hukum Anis Andayani, Kasubbag Tekmas Wayiadi dan Operator Sipol Tita. Perlu diketahui sebelumnya bahwasannya KPU telah menyelesaikan tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan bagi Partai Politik yang pada Verifikasi Faktual berstatus Belum Memenuhi Syarat. (MB)

Pasuruan kab-mojokerto.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis Kehumasan yang di laksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2022 yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Pasuruan dengan mengundang 38 Kab/kota sejawa Timur. Peserta yang terundang adalah Divisi Sosdiklih parmas, sekretaris dan 2 staf parmas kab/kota sejawa timur. Tujuan diselenggarakannya dari kegiatan ini adalah bagaimana membangun strategi suksesnya pemilu tahun 2024 dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. (9/12/2022) Yang hadir dalam acara bimtek kehumasan ini adalah Gogot Cahyo Baskoro Divisi Sosdiklih Parmas yang sekaligus membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, gogot menyampaikan bahwa bimtek kehumasan untuk memahami dengan lebih baik dan membangun kepercayaan publik baik secara individu maupun kelembagaan. Lebh lanjut, gogot menegaskan bahwa menyebarkan informasi untuk kepentingan publik secara langsung, membuat kesan yang baik, menciptakan ketertarikan, menciptakan simpati publik dan transformasi keilmuan kepada publik.  Acara dilanjutkan pemaparan terkait bimtek kehumasan yang temanya adalah kolaborasi multipihak dalam penanganan disinformasi kepemiluan. Materi disampaikan langsung oleh Gogot Cahyo Baskoro, beliau memaparkan bahwa "Disinformasi kepemiluan banyak muncul di internet sehingga berdampak terhadap kredibelitas penyelenggara pemilu baik secara individu maupun lembaga. Lebih lanjut, untuk menangkal disinformasi kepemiluan adalah Cek google serch, penyusunan regulasi dengan melibatkan stakeholder, mengefektifkan kembali pemberitaan dengan mengajak bersinergi dalam rangka mengcounter isu negatif tentang kepemiluan" ungkap beliau. KPU sampai tingkat KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota perlu bersinergi dalam penanganan disinformasi kepemiluan sejak awal sehingga kpu tetap bisa menjaga kepercayaan publik dan trust masyarakat tetap tinggi. Tegas Gogot Cahyo Baskoro dalam mengakhiri pemaparan materinya. (JA)

Surabaya kab-mojokerto.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Sosialisasi Regulasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Kamis-Jum’at, 8-9 Desember 2022 di JW Marriott Hotel Surabaya, jalan Embong Malang Nomor 85-89 Surabaya. Kali ini undangan tidak hanya melibatkan KPU Kabupaten/Kota, tapi juga berbagai stakeholder terkait. Stakeholder terundang diantaranya Bawaslu dan Bakesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kasat Intelkam Polres se-Jawa Timur, Polda, Pangdam V Brawijaya, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Daerah Indonesia, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi perangkat daerah terkait, dan media massa. Sementara KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag Hukum dan SDM. Turut hadir dari KPU Jatim mengikuti giat ini yakni, Ketua, Choirul Anam, Anggota, Gogot Cahyo Baskoro, Muhammad Arbayanto, Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq. Serta Kabag Hukum dan SDM, Rizki Indah Susanti, Kasubag Hukum, Pradini, serta staf sekretariat yang membidangi. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya mengatakan jika pada kesempatan ini mengundang berbagai stakeholder terkait, dengan tujuan agar ada sinergisitas antara penyelenggara dengan stakeholder tersebut. “Karena pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata sebagai penyelenggara, namun juga tanggung jawab masyarakat dan stakeholder terkait. Melalui sinergisitas ini, kami berharap Pemilu 2024 berjalan baik, lancar tanpa kendala,” tutur Anam. Gayung bersambut, Kepala Bakesbangpol Jatim, Edy Supriyanto mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. “Kami di Bakesbangpol juga ada banyak sosialisasi untuk Pemilu 2024,” ungkap Edy dalam arahannya. Masih senada, Kasubdit 1 Kepolisian Daerah Jawa Timur, AKBP Hartono menegaskan jika pihaknya siap mengawal Pemilu 2024 melalui pengamanan yang dilakukan kepolisian sampai dengan tingkatan kabupaten/kota. (AN)

RALAT JADWAL PERUBAHAN JADWAL TES TULIS CAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024   KLIK DISINI

Jakarta kab-mojokerto.kpu.go.id/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (KPU Mojokerto) mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Ancol Beach City, Jakarta, pada tanggal 1-3 Desember 2022 (2/12/2022) Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 menjelang pesta demokrasi terbesar dan serentak pada tahun 2024 mendatang. Kepala Negara Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan memaparkan lima arahan penting. Arahan pertama, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas. "Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul," ujar Presiden. Arahan kedua, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien, dan transparan. Presiden mengingatkan bahwa hal-hal teknis dapat menjadi politis dan berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. "Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti, menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, jadi keributan-keributan di lapangan," tutur Presiden. Arahan ketiga, Presiden menginstruksikan KPU untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan. Menurut Presiden, KPU memiliki tugas penting untuk mengawal pesta demokrasi bangsa Indonesia. "Dari tingkatan paling bawah sampai atas bekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik," ungkap Presiden. Arahan keempat, Presiden meminta KPU untuk bekerja dengan efektif dan efisien, utamanya dalam mengelola anggaran pemilu. Presiden mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian sehingga semua pihak harus tetap hati-hati dan waspada dalam mengambil suatu kebijakan. "Saya titip KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus," ucap Presiden. Terakhir, Presiden menginstruksikan KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Presiden ingin KPU mengajak para peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu di Indonesia yang damai, jujur, dan berintegritas. "Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba," tandasnya. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Heddy Lugito. Turut Hadir dari KPU Mojokerto Anggota, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural KPU Mojokerto. (JA) Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, 2 Desember 2022

Mojokerto kab-mojokerto.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (KPU Mojokerto) melaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI ke-51, pukul 08.00 WIB di halaman kantor KPU Mojokerto, Jln. R.A.A.K Adinegoro No.1-2, Mojokerto. (29/11/2022) Dalam sambutan disampaikan beberapa poin penting. "KORPRI adalah wadah yang terdiri atas ASN, untuk ASN, dan oleh ASN. Oleh karena itu, KORPRI memiliki peran dalam mendukung ASN melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara. Pada ulang tahun yang ke-51 ini, saya berharap KORPRI (khususnya di lingkungan Kemendikbudristek) dapat berperan lebih dalam mendukung Ibu/Bapak semua" tutur beliau. Tantangan-tantangan yang dihadapi terus-menerus berubah. Oleh karena itu, KORPRI pun perlu menyesuaikan, terutama dalam memberikan dukungan yang relevan kepada para ASN. KORPRI adalah rumah kita bersama. Artinya, jika kita ingin KORPRI berperan lebih, kita perlu partisipasi aktif. Pada Musyawarah Nasional KORPRI IX (ke sembilan) kemarin, ada 4 (empat) program Utama KORPRI yang telah ditetapkan, yakni: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. 2. Menguatkan ideologi dan karakter ASN. 3. Perlindungan Karier dan bantuan hukum ASN. 4. Peningkatan kesejahteraan ASN. Empat program tersebut adalah bukti bahwa KORPRI ingin bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh ASN yang merupakan anggotanya. Seperti perkumpulan profesi lainnya, KORPRI juga perlu menjadi wadah bertukar-pikiran bagi para anggota agar bisa berinovasi, belajar hal baru, dan lebih kritis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Masalah yang muncul saat ini dan di masa depan menuntut kapasitas birokrasi yang lebih tinggi. Kita perlu mencari cara agar bisa melayani masyarakat dengan makin cepat, makin baik, dan makin murah. (JA)