Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2022
Kediri kab-mojokerto.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada hari Jum'at sampai dengan Sabtu (23-24) Desember tahun 2022 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kediri jl. Pamenang, Katang, Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan laporan kegiatan disampaikan oleh Kabag Keuangan Suharto Totok, serta sambutan selamat datang oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi. Dalam sambutannya, Ninik berterima kasih telah dipercaya menjadi tuan rumah Rakor hari ini, beliau juga menawarkan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kediri.
Hadir dari KPU Provinsi Jawa Timur Ketua Choirul Anam, Ka. Divisi SDM dan Litbang Rohani, Ka. Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq serta Sekretaris Nanik Karsini.
Selanjutnya adalah pembukaan acara yang dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam. Sebelum membuka secara resmi, Pak Anam dengan sebutan akrabnya menyampaikan beberaa arahan dan sambutannya kepada para hadirin antara lain bahwa Rakor hari ini adalah yang terakhir di tahun 2022 ini. Pertama, rakor ini menjadi penting karena tatakelola keuangan yang baik dan akuntable menjadi tujuan kita.
Kedua, rakor ini menjadi penting karena seteah ini KPU Kabupaten/Kota mempunyai badan adhoc PPK, PPS dan Sekretariatnya, jadi menjadi PR bagi semua khususnya KPA di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dalam memandu sekretariat PPK maupun Sekretariat PPS dalam pengelolaan keaungan dan laporan pertanggung jawaban.
Ketiga, tantangan bagi kita kedepan adalah seluruh pembayaran harus berbasis CMS (Cash Management Syistem). Tentu akan terasa lebih mudah dan lebih akuntable dalam proses pengelolaan keuangannya, khususnya pengelolaan keuangan di badan adhoc. Karena selama ini yang banyak menjadi problem adalah laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban berasal dari badan adhoc. Oleh karena itu , KPU Provinsi Jawa Timur akan sering menggelar Bimtek terkait pengelolaan keuangan, begitu juga KPU Kabupaten/Kota agar meakukan Bimtek kepada badan adhoc terkait pengelolaan keuangan. KPU Provinsi berharap jangan sampai Pemilunya selesai masih dikejar kejar oleh temuan pemeriksaan yang belum seesai.
Tanggal 4 Januari akan dilakukan pelantikan PPK dan dilanjutkan Orientasi Tugas (ORTUG), biasanya kegiatan di awal tahun sulit dalam penganggarannya, Kami di KPU Jatim berharap agar dipersiapkan dengan baik penganggarannya.
Setelahnya dilanjutkan dengan pengarahan oleh Komisioner KPU Jawa Timur dimulai dari Divisi SDM dan Litbang Rohani. Dalam pengarahaannya Bu Rohani menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang telah meaksanakan rekrutmen PPK dengan tetap menjaga Soliditas Tim serta dilanjutkan dengan pemaparan tahapan pembentukan badan adhoc.
Pengarahan umum dilanjutkan oleh Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq. Dalam pengarahannya disampaikan bahwa ada dua hal penting dalam kegiatan rakor ini antara lain terkait penyusunan pelaporan dan kedua pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Hal ini adalah perbaikan sistem dalam pengelolaan keuangan yang baik dan akuntable. Selanjutnya disampaikan juga terkait serapan anggaran yang sangat rendah oleh beberapa KPU Kabupaten/Kota dengan target 95% namun hingga hari ini masih di bawah angka 90%.
Pengarahan terakhir disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini, dalam arahannya Bu Nanik menginformasikan dengan nada sedih dan kecewa bahwa dari 80 peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa hanya 2 orang yang LULUS yaitu dari Sekretariat KPU Gresik dan Sekretariat KPU Bondowoso. Beliau juga menyampaikan bahwa dari hal ini akan dijadikan evaluasi di Jawa Timur. Disamping itu beliau juga memerintahkan agar KPU Kabupaten/Kota menganggarkan dengan benar terkait kegiatan di tahun 2023 khususnya pada pembentukan PPK dan PPS serta sekretariatnya.
Hadir sebagai peserta Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengeluaran, Pejabat PPSPM dan Operator keuangan di 38 KPU Kabupaten/Kota. Dari KPU Kabupaten Mojokerto hadir Ketua Muslim Bukhori, Sekretaris Bekti Rohani, Bendahara Pengeluaran Ciptadi Eko, Pejabat PPSPM Rachmawati Findiana, Operator Keuangan Wihadi Sandjaja dan Santi Trisnani. (MB)
