Rapat Evaluasi Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Serta Honorarium Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU JATIM) menggelar Rapat Evaluasi Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Serta Honorarium Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 10 - 11 Desember 2023 bertempat di Aula Kantor Majlis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Klangonan, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Kegiatan ini menghadirkan KP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur diantaranya Ketua, Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU di 38 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur serta hadir dari KPU Provinsi Jawa Timur diantaranya Anggota Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq, Sekretaris Nanik Karsini, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Nurita Paramita.
Padatnya kegiatan di akhir tahun ini menyebabkan KPU Provinsi juga tidak dapat hadir lengkap seperti di Rakor-rakor sebelumnya. Sambutan pembuka disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Nurita Paramita menyampaikan laporan kegiatan selaku ketua panitia kegiatan ini dan dilanjutkan sambutan Ketua KPU Kab. Gresik Ahmad Roni selaku tuan rumah. Roni memperkenalkan berbagai tempat yang bisa dikunjungi selama berada di Kab. Gresik serta karena acara rakor ini di selenggarakan di Aula Kantor Majlis Ulama' Indonesia Kab. gresik diharapkan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari para ulama'.
Sambutan sekaligus pembukaan disamaikan oleh anggota KPU divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq. Dalam candaannya Rozaq menyambut para hadirin dengan sebutan Kyai, Bu Nyai, Gus dan Ning karena menyesuaikan tempat acara yaitu kantor MUI. Rozaq juga menyampaikan apresiasi kepada 37 KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada Serentak 2024.
Kerja keras yang selama ini kita tempuh menghasilkan sebuah hal kesuksesan ini, hingga apresiasi oleh KPU RI kepada KPU Se-Jawa Timur terkait perencanaan anggaran Pilkada 2024 ini. Disampaikan juga oleh Ra Rozaq sapaan akrabnya bahwa ada beberapa kabupaten/kota yang belum bisa mencairkan anggaran Pilkada tahap pertama yaitu 40% sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2020, pesan disampaikan agar selalu berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk tetapendorong dapatnya mencairkan anggaran sesuai dengan aturan yaitu 40%. Pria asal Sampang Madura ini juga berpesan dalam pelaksanaannya Pemilu dan Pilkada yang beririsan agar berhati-hati jangan smpai ada dublikasi penggunaan anggaran dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya.
Hadir dari KPU Kabupaten Mojokerto diantaranya Ketua KPU Muslim Bukhori, Anggota KPU divisi Perencanaan, Data dan informasi Vikhie Risdianto, Sekretaris KPU Feri setiawan dan Kepala Seb Bagian Program dan data Rahmawati.
Perlu diinformasikan sebelumnya bahwa KPU Provinsi dan 37 KPU Kabupaten/Kota telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 tinggal satu Kabupaten yang belum di tanda tangani yaitu kabupaten Lamongan.
