KPU Kabupaten Mojokerto Audiensi Dengan Bupati Mojokerto Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024
Mojokerto, kab-mojokerto.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (KPU Mojokerto) melaksanakan Audiensi ke kantor Bupati Kabupaten Mojokerto dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, kamis (14/07/2022).
Serta meminta fasilitasi khususnya terkait penyediaan ruang kerja / penyimpanan logistik, rekrutmen SDM mulai dari PPK, PPS, KPPS dan Sekretariat terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Audiensi dipimpin oleh Ketua KPU Mojokerto Muslim Bukhori, Anggota Achmad Arif dan Plt. Sekretaris Wayiadi. Disambut oleh Bupati Kabupaten Mojokerto yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto (Sekretaris Pemda) Teguh Gunarso, bersama Asisten 1 Didik Khusnulyakin, Kepala Bakesbang Nugraha B. S., Bappeda Doddy F., BPKA Agus Basuki, Bagian Pemerintahan Dedy, beserta jajarannya.
Saat membuka acara, Ketua KPU Mojokerto menyampaikan bahwa “Berkaca pada Pemilu 2019, banyak kejadian diluar dugaan, setelah pelaksanaan Pemilu 2019 petugas Pemilu sakit bahkan meninggal dunia.”
Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2021, diharapkan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan solusi dan dukungan berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas Pemilu. Mengingat pembukaan badan ad-hoc dilaksanakan pada tahun ini, dengan masa kerja mulai 1 Januari 2023. Rekrutmen meliputi petugas 5 PPK dan 3 Sekretariat di masing-masing kecamatan, 3 PPS dan 3 Sekretariat dari masing-masing desa/kelurahan, 7 KPPS dan 2 Linmas di setiap TPS dan 1 petugas Mutarlih tersebar di 18 kecamatan Kabupaten Mojokerto, total sebanyak 3221 orang.
Selain dukungan BPJS Ketenagakerjaan bagi personil Pemilu. Saat memasuki tahapan Pemilu 2024, ketersediaan ruang kerja / penyimpanan logistik juga sangat dibutuhkan, dari tingkat desa dan kecamatan.
Terkait rekrutmen badan ad-hoc diharapkan semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sangat disadari bahwa pada Pemilu 2019 terdapat banyak kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga terkait BPJS Ketenagakerjaan menjadi catatan serius bagi Pemda. “Pada prinsipnya kami akan sangat membantu, karena kami tidak ingin kegiatan Pemilu tidak berjalan dengan baik karena terkendala persiapan teknis maupun non teknis” tutur beliau.
Selama kegiatan turut dibahas mengenai berbagai teknis bantuan berupa ruang penyimpanan, kerjasama ASN dalam pelaksanaan pemilu serta BPJS Ketenagakerjaan bagi personil Pemilu 2024. (JA)
